PALI – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALI)     menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. 

Kegiatan ini berlangsung di Kantor Desa Tanah Abang Selatan pada Kamis, 10 Juni 2025, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat.

Turut hadir dalam Musdes tersebut perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI Endang Susanti, A.Md, Kasi PMD Kecamatan Tanah Abang,Kepala Desa Tanah Abang Selatan beserta perangkatnya, ketua BPD beserta anggota,pendamping desa,Bidan desa,Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, serta tokoh masyarakat setempat.

Acara secara resmi dibuka oleh Endang Susanti, perwakilan DPMD Kabupaten PALI. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum Musdes sebagai sarana demokratis dalam perencanaan pembangunan desa.

“RKPDes adalah pijakan awal dari pembangunan desa. Musyawarah seperti ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan yang transparan dan partisipatif,” ujar Endang.

Kepala Desa Tanah Abang Selatan, Ahmad Sartono , menyampaikan harapannya agar proses penyusunan RKPDes dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan saran dan masukan yang konstruktif, demi terwujudnya program-program desa yang bermanfaat dan menyentuh langsung kebutuhan warga,” ujarnya.

Ketua BPD Tanah Abang Selatan, Julizar, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa BPD berkomitmen menjaga agar proses Musdes berjalan sesuai aturan dan mengakomodasi semua aspirasi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyusunan RKPDes berlangsung terbuka, adil, dan aspiratif. Semua masukan masyarakat kami catat dan tindak lanjuti bersama pemerintah desa,” tegas Julizar.

Sementara itu, Kasi PMD Kecamatan Tanah Abang, Ibadika Solihin, mengingatkan pentingnya menjalankan setiap tahap perencanaan pembangunan desa secara tertib dan sesuai dengan prioritas.

“Tugas kami tidak hanya menyusun, tetapi juga memastikan pelaksanaan program ke depan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mendukung kesejahteraan desa,” jelasnya.

Pada sesi utama, anggota BPD Sapuan memaparkan berbagai usulan dan rancangan program yang dihimpun dari masyarakat. Pemaparan tersebut mencakup sektor pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga program sosial dan lingkungan.

Musdes ini menjadi langkah awal dalam proses pembangunan desa yang terencana, inklusif, dan berbasis kebutuhan warga. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, diharapkan RKPDes 2026 mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Abang Selatan.