<\/p>\n\n\n\n
PALI \u2013 Koordinator Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Edi, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI memberikan penjelasan transparan mengenai perkembangan penyidikan dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n
Desakan tersebut mencakup kejelasan tindak lanjut pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk anggota DPRD aktif dan mantan anggota DPRD PALI yang sebelumnya disebut dalam pemberitaan terkait pengembangan perkara.<\/p>\n\n\n\n
Edi menyampaikan desakan tersebut pada Selasa (3\/11\/2026). Ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keterbukaan informasi dan kerahasiaan penyidikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPublik tentu berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh. Siapa pun yang memiliki kaitan dengan perkara, apabila ditemukan fakta dan bukti yang relevan, hendaknya ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,\u201d ujar Edi.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, pemeriksaan terhadap saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap konstruksi perkara. Karena itu, KPAK meminta Kejari PALI menjelaskan secara proporsional perkembangan pemeriksaan dan langkah penyidikan berikutnya tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.<\/p>\n\n\n\n
Lima Tersangka, 10 Paket Pekerjaan<\/p>\n\n\n\n
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 21 Juli 2026 Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket pekerjaan konstruksi. Mereka terdiri dari tiga aparatur sipil negara (ASN) dan dua pihak swasta.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perkembangan penyidikan, penyidik disebut telah memeriksa puluhan saksi serta mengungkap dugaan kerugian negara sekitar Rp900 juta.<\/p>\n\n\n\n
Pemberitaan pada Agustus 2026 juga menyebut pemeriksaan terhadap dua anggota DPRD PALI sebagai saksi. Informasi tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Kasi Intelijen Kejari PALI, Triandre Riezka Bayu Valentine.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, media Citra Sumsel turut memberitakan pemeriksaan terhadap seorang mantan anggota DPRD yang telah berstatus pihak swasta.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana. Penilaian terhadap peran setiap pihak sepenuhnya bergantung pada fakta, keterangan, serta alat bukti yang diperoleh penyidik.<\/p>\n\n\n\n
Perkara Mulai Disidangkan<\/p>\n\n\n\n
Perkara lima terdakwa tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada 21 Oktober 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pemberitaan persidangan, jaksa menguraikan sejumlah dugaan perbuatan, antara lain pengondisian paket pekerjaan, pemberian fee kepada pejabat pembuat komitmen (PPK), dugaan pemalsuan tanda tangan, serta pekerjaan yang disebut tidak sesuai ketentuan kontrak.<\/p>\n\n\n\n
Total kerugian negara dari 10 paket pekerjaan dalam pemberitaan dakwaan disebut mencapai lebih dari Rp904 juta. Sementara itu, salah satu pemberitaan menyebut kerugian dari dua proyek yang dibahas secara khusus sebesar Rp154.927.048,07.<\/p>\n\n\n\n
Seluruh uraian dalam dakwaan tersebut masih harus dibuktikan di persidangan. Penentuan kesalahan dan tanggung jawab pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan proses pembuktian sesuai hukum.<\/p>\n\n\n\n
KPAK Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih<\/p>\n\n\n\n
Edi menegaskan, desakan KPAK bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, dan tidak tebang pilih.<\/p>\n\n\n\n
Ia berharap penyidik terus menelusuri setiap fakta yang muncul, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam pengondisian proyek maupun aliran keuntungan, apabila hal tersebut didukung bukti yang sah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cJangan sampai ada pertanyaan publik yang tidak mendapatkan penjelasan. Kami meminta Kejari PALI memberikan informasi perkembangan perkara secara patut. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, silakan diproses sesuai hukum. Namun, jika tidak ada bukti, jangan pula seseorang disudutkan hanya karena pernah diperiksa,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
KPAK juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah serta menghormati hak setiap orang dalam proses hukum.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Edi, keterbukaan informasi tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap materi penyidikan yang secara hukum dikecualikan untuk dipublikasikan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTransparansi bukan berarti membuka seluruh berkas penyidikan. Yang kami harapkan adalah penjelasan yang patut mengenai perkembangan penanganan perkara dan komitmen penegakan hukum yang adil,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
KPAK berharap penanganan perkara dugaan korupsi 10 paket proyek tersebut dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
KPAK menegaskan, desakan ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat agar penegakan hukum di Kabupaten PALI berlangsung transparan, akuntabel, profesional, dan berkeadilan tanpa membangun prasangka terhadap pihak yang belum terbukti bersalah.(Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PALI \u2013 Koordinator Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Edi,…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11272,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11271"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11271\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11273,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11271\/revisions\/11273"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11272"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11271"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=11271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}