{"id":11402,"date":"2026-11-10T13:55:34","date_gmt":"2026-11-10T13:55:34","guid":{"rendered":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/?p=11402"},"modified":"2026-11-10T14:03:45","modified_gmt":"2026-11-10T14:03:45","slug":"kpak-desak-kejari-pali-dalami-dugaan-keterlibatan-pihak-lain-dalam-kasus-10-paket-proyek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/?p=11402","title":{"rendered":"KPAK Desak Kejari PALI Dalami Dugaan Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus 10 Paket Proyek"},"content":{"rendered":"\n<h1 class=\"wp-block-heading\"><\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PALI, SUMSEL<\/strong> \u2013 Penanganan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan. Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI agar mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di luar lima orang yang saat ini menjalani proses persidangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPAK menilai, proses penegakan hukum dalam perkara tersebut perlu terus dikembangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Penyidik dan penuntut umum diharapkan menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, aliran dana, serta kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam pengondisian paket proyek tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perhatian KPAK juga tertuju pada proses pemeriksaan sejumlah anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, serta aparatur sipil negara (ASN) yang disebut sebelumnya telah dimintai keterangan sebagai saksi. KPAK berharap setiap keterangan yang relevan dapat didalami sesuai kebutuhan pembuktian perkara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saat dikonfirmasi sejumlah awak media pada Senin (9\/11\/2026), pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PALI melalui Judistira Yusticia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Ia meminta masyarakat mengikuti perkembangan fakta persidangan. Apabila ditemukan bukti baru yang cukup, perkara tersebut terbuka untuk dikembangkan dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selain itu, beberapa ASN dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis (5\/11\/2026).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bagi KPAK, pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Setiap keterangan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan perlu dicermati dan didalami apabila memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Perkara ini berkaitan dengan dugaan pengondisian 10 paket proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka, terdiri atas tiga ASN dan dua pihak swasta. Dalam proses penyidikan, aparat kejaksaan juga disebut telah memeriksa sebanyak 76 saksi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dalam perkembangan persidangan, dakwaan jaksa mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pengondisian paket pekerjaan, pemberian fee kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Akibat perbuatan yang didakwakan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini disebut mencapai lebih dari Rp904 juta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPAK mendorong agar penanganan perkara tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang diduga memiliki peran dalam proses perencanaan, pengondisian, pelaksanaan, maupun penerimaan keuntungan dari paket pekerjaan tersebut.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Jangan sampai hanya pihak pelaksana yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh hukum,&#8221; tegas KPAK.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPAK juga meminta Kejari PALI memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan terhadap anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, maupun ASN yang sebelumnya disebut telah dipanggil sebagai saksi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Jangan hanya berani memproses lima orang yang sudah menjadi terdakwa. Jika dari fakta persidangan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, segera tindak lanjuti sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan,&#8221; tegas KPAK.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPAK berharap Kejari PALI tetap konsisten, profesional, dan independen dalam menangani perkara tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, serta tanpa pandang bulu. Setiap pihak yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan proses hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">KPAK menegaskan bahwa uang negara merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, pengusutan perkara dugaan korupsi 10 paket proyek tersebut diharapkan dapat dilakukan secara tuntas, sehingga seluruh fakta hukum terungkap dan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses penegakan hukum.(Tim)**<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PALI, SUMSEL \u2013 Penanganan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11406,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-11402","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11402","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11402"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11402\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11404,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/11402\/revisions\/11404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/11406"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11402"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=11402"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=11402"},{"taxonomy":"newstopic","embeddable":true,"href":"https:\/\/radarsumsel.my.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fnewstopic&post=11402"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}