SUMSEL – Persidangan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus bergulir. Dalam sidang keempat yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis (12/11/2026), muncul sejumlah keterangan saksi yang menarik perhatian, termasuk penyebutan nama seorang oknum anggota DPRD PALI terkait dugaan pengendalian proyek melalui pokok-pokok pikiran (pokir).
Sidang yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga sekitar 18.22 WIB itu berjalan cukup alot. Persidangan dibagi dalam dua agenda, yakni pembacaan putusan sela atas eksepsi terdakwa AF dan pemeriksaan saksi-saksi.
Pada agenda pertama, majelis hakim menyatakan eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak terdakwa AF ditolak. Dengan keputusan tersebut, persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tujuh orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Mereka terdiri dari empat orang dari Dinas Perkim PALI dengan status PNS, PPPK, dan tenaga honorer yang bertugas sebagai penjaga keamanan, dua orang PPPK dari Dinas Pendidikan, serta seorang direktur perusahaan penyedia jasa.
Dalam pemeriksaan saksi, beberapa keterangan menyinggung dugaan pengaturan proyek di lingkungan Dinas Perkim. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah munculnya penyebutan nama seorang oknum anggota DPRD PALI yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengendalian paket proyek melalui pokir.
Keterangan tersebut menjadi bagian dari materi pemeriksaan persidangan dan masih harus didalami serta diuji melalui keterangan saksi lainnya maupun alat bukti yang dihadirkan.
Sementara itu, Saat di minta pernyataan oleh awak media ini, penasihat hukum terdakwa AF, belum memastikan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh setelah majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan pihaknya.
Majelis hakim juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada sidang kali ini akan kembali dihadirkan dalam persidangan berikutnya bersama saksi lainnya.
Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis dan Jumat pekan depan, atau dua hari berturut-turut.
Perkara ini mulai mencuat pada 21 Juli 2026, ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi alat bukti yang dinilai cukup.
Kelima tersangka tersebut terdiri dari tiga aparatur sipil negara (ASN), yakni SH, AF dan AG, serta dua pihak swasta, SB dan YZ.
Mereka diduga terlibat dalam pengondisian 10 paket pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2025 agar dikerjakan oleh perusahaan tertentu. Rinciannya, sembilan paket pekerjaan berada di Dinas Perkim dan satu paket di Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.
Saat penetapan tersangka, penyidik mengungkapkan telah memeriksa 76 saksi dari berbagai unsur. Kelima tersangka kemudian ditahan di Rutan Muara Enim untuk kepentingan penyidikan.
Sehari setelah penetapan tersangka, Kejari PALI mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp904 juta berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten PALI. Penyidik juga mendalami dugaan pemberian fee kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) terkait pengondisian pekerjaan.
Perkara ini mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang pada Rabu, 21 Oktober 2026, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Dalam dakwaannya, JPU menguraikan dugaan keterlibatan SB dalam enam paket pekerjaan konstruksi. SB diduga bertindak seolah-olah sebagai direktur CV Nengkoda Jaya dan menggunakan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk pelaksanaan pekerjaan.
Enam paket tersebut terdiri dari lima pekerjaan drainase di lingkungan Dinas Perkim dan satu pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.
Sementara empat paket pekerjaan lainnya dikaitkan dengan terdakwa Yz. Jaksa menduga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp332 juta.
Adapun enam paket lainnya disebut mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp576 juta. Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dari dugaan penyimpangan 10 paket proyek tersebut mencapai lebih dari Rp904 juta.
Seluruh uraian perbuatan dan nilai kerugian tersebut merupakan materi dakwaan JPU yang pembuktiannya masih berlangsung dalam persidangan.
Hingga Kamis, 12 November 2026, perkara ini telah memasuki sidang keempat dengan lima terdakwa. Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian penting dalam menguji dakwaan jaksa, menggali keterangan para saksi, serta mengungkap sejauh mana keterlibatan masing-masing pihak dalam dugaan pengondisian 10 paket proyek tersebut. (Tim).
