https://radarsumsel.my.id/wp-content/uploads/2026/03/file_00000000977c71fab5567597d617a9c8-1.png
Berita  

Kasus Korupsi 10 Paket Proyek PALI Terus Bergulir. 6 Saksi Hari ini dihadirkan di persidangan

PALEMBANG – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 10 paket proyek konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palembang.

Pada Kamis (19/11/2026), pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan yang telah memasuki persidangan kelima dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI.

Perkara yang menyeret lima orang terdakwa ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan 10 paket pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2025. Paket pekerjaan tersebut terdiri atas sembilan proyek di Dinas Perkim dan satu proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten PALI.

Dalam proses penyidikan, Kejari PALI mengungkap dugaan pengondisian paket pekerjaan kepada pihak tertentu. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dari unsur aparatur pemerintah daerah maupun pihak swasta.

Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, pada 21 Juli 2026, Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga orang dari unsur aparatur sipil negara (ASN) dan dua orang dari pihak swasta.

Kelima terdakwa tersebut masing-masing Sephy Hendika, Ardi Ferdian, Arif Gunawan, Subela, dan Yusrizal.

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan penyimpangan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan, termasuk pengondisian paket proyek serta dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan kontrak.

Berdasarkan uraian perkara yang disampaikan dalam pemberitaan pembacaan dakwaan, dugaan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp904 juta. Nilai tersebut menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus diuji melalui proses persidangan.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, kelima terdakwa mulai menjalani sidang perdana pada 21 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, JPU membacakan surat dakwaan yang menguraikan dugaan peran masing-masing terdakwa dalam perkara pengadaan 10 paket proyek tersebut.

Memasuki sidang kelima pada Kamis (19/11/2026), JPU Kejari PALI menghadirkan enam orang saksi untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim.

Keenam saksi tersebut berasal dari sejumlah unsur, yakni dua orang dari pihak swasta, dua orang dari lingkungan DPRD PALI, satu orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari Dinas Perkim, serta satu orang mantan anggota DPRD PALI.

Dalam persidangan, para saksi dimintai keterangan terkait perkara yang sedang diperiksa, khususnya mengenai rangkaian kegiatan dan pelaksanaan proyek yang menjadi objek dakwaan.

JPU sebelumnya merencanakan menghadirkan tujuh orang saksi pada persidangan hari ini. Namun, satu orang saksi diketahui berhalangan hadir.

Atas kondisi tersebut, penasihat hukum para terdakwa meminta agar saksi yang belum hadir dapat dihadirkan kembali dalam persidangan berikutnya untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim.

Permintaan tersebut berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan saksi dan pemenuhan hak para terdakwa dalam proses pembuktian perkara.

JPU juga menyampaikan bahwa agenda sidang lanjutan pada Jumat (20/11/2026) direncanakan menghadirkan empat orang saksi untuk memberikan keterangan tambahan terkait perkara tersebut.

Kelima terdakwa hadir dalam persidangan dengan didampingi penasihat hukum masing-masing guna mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan.

Pemeriksaan saksi dalam perkara ini menjadi bagian penting untuk mengungkap secara terang rangkaian proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hubungan antara pihak-pihak terkait, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.

Keterangan saksi diharapkan dapat membantu majelis hakim menguji kesesuaian antara fakta penyidikan, isi surat dakwaan, dokumen pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga dugaan kerugian keuangan negara.

Dalam proses hukum, seluruh pihak yang disebut maupun diperiksa harus ditempatkan berdasarkan kedudukan dan perannya masing-masing. Keterangan saksi tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seseorang turut melakukan tindak pidana sebelum dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Persidangan perkara ini masih berlangsung. Majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi, dokumen, serta alat bukti yang diajukan JPU dan penasihat hukum sebelum menjatuhkan putusan.

Publik pun berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai penanganan perkara tersebut, mengingat objek perkara berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah yang bersumber dari keuangan negara.

Penegakan hukum diharapkan tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.(Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *