PALI – Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan langkah proaktif Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, SH., MH, yang memimpin langsung koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda), Jakarta, pada Selasa (3/3) tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan TPP di lingkungan Pemkab PALI berjalan tepat sasaran, sesuai regulasi, serta mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Dalam koordinasi itu, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian.
Pertama, sinkronisasi regulasi guna memastikan skema TPP Kabupaten PALI selaras dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat, termasuk standar harga satuan dan ketentuan tambahan penghasilan ASN.
Kedua, validasi anggaran, yakni penyesuaian alokasi TPP dengan kemampuan fiskal daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kepastian pembayaran TPP secara berkelanjutan tanpa membebani struktur keuangan daerah.
Ketiga, peningkatan kinerja ASN melalui penyusunan indikator penilaian yang objektif dan terukur. Dengan sistem yang tepat, TPP diharapkan tidak hanya menjadi tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik.
Sekda PALI, Kartika Yanti, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip good governance.
“TPP bukan sekadar hak ASN, tetapi juga bagian dari upaya mendorong kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Karena itu, seluruh proses harus akuntabel, terukur, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Melalui koordinasi intensif ini, Pemerintah Kabupaten PALI menegaskan komitmennya dalam menjalankan manajemen keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.
Langkah strategis ini sekaligus menjadi bukti bahwa Pemkab PALI tidak hanya fokus pada perencanaan, tetapi juga aktif melakukan jemput bola ke pemerintah pusat demi memastikan setiap kebijakan daerah berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
